Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/164/SP-PPDT/Kh/Covid/2022 tanggal 19 Desember 2022, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pemeriksaan Penyaluran Insentif Tenaga Kesehatan dalam . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/153/SP-PPDT/PL/Puskesmas/2022 tanggal 9 Desember 2022, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pemeriksaan Tata Kelola BLUD Puskesmas Pituruh Tahun . . .
Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan . . .
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD Puskesmas) adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola . . .
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 11b: Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya antara lain . . .
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan . . .
Probity audit tahap pelaksanaan kontrak dilaksanakan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi mulai dari penyerahan lokasi kerja sampai dengan pekerjaan 100% selesai dan/atau sebelum penyerahan hasil pekerjaan . . .
Dalam rangka untuk penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan perlu dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut agar Tindak Lanjut sesuai dengan temuan dan rekomendasi APIP. Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten . . .
Kinerja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, sebagai bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka agar pelaksanaan . . .
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengamanatkan APIP untuk melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan dapat berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan . . .
.jpg)
