Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/49/SP-RvLK/Rv/BLUD/2023 tanggal 8 Februari 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/48/SP-RvLK/Rv/BLUD/2023 tanggal 8 Februari 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . . .
Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pasal 100 . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/39/SP-RvLK/Rv/BLUD/2023 tanggal 31 Januari 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun . . .
Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Laporan keuangan tahunan tersebut disertai . . .
Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pasal 100 . . .
Untuk mengawal Aplikasi Siskeudes maka dikembangkan juga aplikasi pengawasan keuangan desa yaitu Siswaskeudes. Aplikasi Siswaskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan . . .
UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan . . .
Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa sumber pendapatan Desa antara lain berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil PDRD, dan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi . . .
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 97 ayat (1) disebutkan bahwa Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman . . .
