Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/23/SP-PKin/Ev/SPIP/2022 tanggal 2 Juni 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas . . .
Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/37/SP-PKin/Ev/SPIP/2022 tanggal 10 Juni 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas . . .
Dalam rangka membantu Tim Penilai Mandiri agar dapat melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, menggunakan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan . . .
Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah. Pedoman . . .
Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/21/SP-PKin/Ev/SPIP/2022 tanggal 27 Mei 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas . . .
Dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah maka perlu . . .
Tata kelola pajak daerah dapat dimaknai sebagai proses penyelenggaraan urusan pendapatan dari sektor pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatam dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang oleh Peraturan Daerah . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/32/SP-Peng.Ds/Rg/Desa/2022 tanggal 18 Mei 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Kroyolor Kecamatan . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/54/SP-PDTT/Kh/EksPNPM-MPd/2022 tanggal 9 Mei 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Nilai Aset serta Data Penerima Manfaat DBM Eks PNPM . . .
Probity audit tahap persiapan pengadaan dilaksanakan dengan melakukan audit atas penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), penetapan HPS, penetapan rancangan kontrak, dan/atau penetapan uang muka, . . .
