Tata kelola pajak daerah dapat dimaknai sebagai proses penyelenggaraan urusan pendapatan dari sektor pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatam dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang oleh Peraturan Daerah . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/32/SP-Peng.Ds/Rg/Desa/2022 tanggal 18 Mei 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Kroyolor Kecamatan . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/54/SP-PDTT/Kh/EksPNPM-MPd/2022 tanggal 9 Mei 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Nilai Aset serta Data Penerima Manfaat DBM Eks PNPM . . .
Probity audit tahap persiapan pengadaan dilaksanakan dengan melakukan audit atas penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), penetapan HPS, penetapan rancangan kontrak, dan/atau penetapan uang muka, . . .
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 . . .
Untuk memberikan keyakinan terhadap pengelolaan keuangan desa apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil PDRD, dan Perimbangan Keuangan Pusat . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/34/SP-PDTT/Kh/HPS/2022 tanggal 14 April 2022, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu HPS Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Dindikpora Tahap III . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/25/SP-Peng.Ds/PL/Desa/2022 tanggal 18 April 2022, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2021 di Desa . . .
Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa sumber pendapatan Desa antara lain berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil PDRD, dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi . . .
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 76, Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa . . .
