Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/69/Sp-PKeu/Rv/Renja/2022 tanggal 12 Juli 2022 Tim Inpektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat . . .
UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan . . .
Reviu Renja PD merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen Renja PD yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Renja telah sesuai dengan Renstra sehingga perencanaan Program, Kegiatan dan . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/57/SP-Pkeu/Rv/KUA-PPAS/2022 tanggal 1 Juli 2022, Tim Inpektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon . . .
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/23/SP-PKin/Ev/SPIP/2022 tanggal 2 Juni 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas . . .
Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/37/SP-PKin/Ev/SPIP/2022 tanggal 10 Juni 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas . . .
Dalam rangka membantu Tim Penilai Mandiri agar dapat melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, menggunakan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan . . .
Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah. Pedoman . . .
Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/21/SP-PKin/Ev/SPIP/2022 tanggal 27 Mei 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas . . .
Dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah maka perlu . . .
.jpg)
