Untuk memberikan keyakinan secara terbatas bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik telah dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel serta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor . . .
Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa agar mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya dan semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/148/SP-Pkin/Rv/Renja/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/46/SP-PDTT/Kh/Probity/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Inspaktorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Probity Audit Tahap Penandatanganan Kontrak . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/149/SP-PKIN/RV/RENJA/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah . . .
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, . . .
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/125/SP-PKeu.RV/DAK/2023 tanggal 13 Juli 2023, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Data Kontrak DAK Fisik Penugasan Bidang . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/130/SP-PKeu/Rv/DAK/2023 tanggal 18 Juli 2023, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu atas Data Kontrak DAK Fisik Penugasan . . .
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . .
.jpg)
