Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan memudahkan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan . . .
Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. . . .
Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021, dalam hal masih terdapat sisa DAK Non Fisik yang tidak habis digunakan sampai akhir tahun anggaran berikutnya, . . .
Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan yang disusun . . .
Pengadaan Barang dan Jasa yang memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel serta etika pengadaan (sesuai dengan Pasal 6 Perpres 16/2018), dengan manfaat yg diharapkan . . .
Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/01/SP-Pkin/Rv/P3D/20211 Tanggal 5 Januari 2022 Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo Melaksanakan Reviu Penataan Personil, Pembiayaan/Penganggaran, . . .
Berdasarkan Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 800/9029/2021 tanggal 29 Nopember 2021 tentang Pedoman Penataan Personil, Pembiayaan/Penganggaran, Perlengkapan/Aset dan Dokumen/Arsip (P3D), dan dengan berlakukanya . . .
Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pasal . . .
Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Semester I sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo . . .
Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus . . .
