Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang . . .
Reviu RKA Perangkat Daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RKA telah sesuai dengan PPAS sehingga perencanaan . . .
Reviu Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Perubahan RKA telah sesuai dengan . . .
Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas LHR Tata Kelola Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor . . .
Reviu Perubahan Renja PD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen Perubahan Renja PD yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Perubahan Renja telah sesuai dengan Renstra sehingga perencanaan . . .
Penetapan biaya standar dimaksudkan sebagai upaya preventif menekan penyalahgunaan anggaran. Salah satu Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamatkan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) . . .
Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar Harga Satuan (SHS) merupakan harga satuan barang dan jasa yang . . .
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/69/Sp-PKeu/Rv/Renja/2022 tanggal 12 Juli 2022 Tim Inpektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat . . .
UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan . . .
