Tata kelola pajak daerah dapat dimaknai sebagai proses penyelenggaraan urusan pendapatan dari sektor pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang oleh Peraturan Daerah . . .
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, . . .
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik, peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi atas penggunaaan transfer ke daerah, Laporan Realisasi Penyerapan Dana . . .
Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus . . .
UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/15/SP-PDTT/Kh/Covid/2023 tanggal 3 Maret 2023, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Audit Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tingkat Fasyankes . . .
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (9) huruf a Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), . . .
Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/49/SP-RvLK/Rv/BLUD/2023 tanggal 8 Februari 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun . . .
Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/48/SP-RvLK/Rv/BLUD/2023 tanggal 8 Februari 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . . .
Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pasal 100 . . .
.jpg)
