Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan . . .
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD Puskesmas) adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola . . .
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 11b: Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya antara lain . . .
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan . . .
Probity audit tahap pelaksanaan kontrak dilaksanakan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi mulai dari penyerahan lokasi kerja sampai dengan pekerjaan 100% selesai dan/atau sebelum penyerahan hasil pekerjaan . . .
Dalam rangka untuk penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan perlu dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut agar Tindak Lanjut sesuai dengan temuan dan rekomendasi APIP. Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten . . .
Kinerja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, sebagai bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka agar pelaksanaan . . .
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengamanatkan APIP untuk melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan dapat berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan . . .
Aset desa adalah barang milik desa, yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lain yang sah. Aset Desa harus . . .
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian . . .
