Berita

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 76, Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/35/SP-PDTT/Kh/HPS/2022 tanggal 14 April 2022, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu HPS Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bruno-Girijoyo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Reviu ini dititikberatkan pada tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa pada tahap Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).