Berita

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021, dalam hal masih terdapat sisa DAK Non Fisik yang tidak habis digunakan sampai akhir tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan c.q. DJPK dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sisa DAK Non Fisik pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Berkenaan dengan pelaksanaan PMK dimaksud Pemerintah Kabupaten menyampaikan data sisa DAK Non Fisik. Sisa Dana tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq. DJPK setelah melalui proses review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/8/SP-PKeu/Rv/DAK/2022 Tanggal 28 Januari 2022, Tim Inpektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan reviu selama 2 (dua) hari dalam kurun waktu tanggal 28 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022.

Dalam penyampaian hasil (NHR) atas Reviu Sisa DAK Non Fisik BOKT Tahun 2020 per 31 Desember 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo oleh Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo pada tanggal 3 Februari 2022 diperoleh hasil bahwa tidak terdapat sisa DAK Non Fisik BOKT Tahun 2020 di RKUD per 31 Desember 2021, sesuai dengan bukti fisik dokumen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dan aplikasi Aladin.