Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 100.3.5.4/28/ST-TL2024 tanggal 23 September 2024 Tim Irban II melakukan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2024 pada Kecamatan Kaligesing . . .
Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 100.3.5.4/21/ST-TL2024 tanggal 13 September 2024 Tim Irban II melakukan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2024 pada Kecamatan . . .
Pada tanggal 17 September 2024 pukul 08.00 WIb dilaksanakan persamaan persepsi atas rencana penugasan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2024 di ruang Irban II Inspektorat Kabupaten . . .
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengamanatkan APIP untuk melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan dapat berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan . . .
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan . . .
Pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 08.00 WIb dilaksanakan persamaan persepsi atas rencana penugasan Reviu RKA Tahun 2025. Rapat penyamaan persepsi dipimpin oleh Drs. Unang Nurhidayat selaku Inspektur Pembantu . . .
Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan . . .
Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata . . .
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 . . .
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, . . .
.jpeg)
