Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/23/SP-PDTT/Kh/Covid/2022 tanggal 23 Maret 2022, Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Pandemi . . .
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) belum berakhir dan masih menjadi ancaman terutama dengan munculnya varian baru Omicron. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak . . .
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/40/SP-PKeu/Rv/DAK/2022 tanggal 1 Maret 2022, . . .
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dalam rangka memenuhi penilaian MCP serta berdasarkan Surat Tugas . . .
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik, peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana transfer ke daerah, Laporan Realisasi Penyerapan . . .
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (9) huruf a Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disese 2019 (covid-19). Badan . . .
Dalam rangka meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor 30 Tahun 2018, dan peraturan terkait . . .
Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 084/13/SP-RB/PMPRB/2022 Tanggal 3 Februari 2022, Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan reviu atas PMPRB selama 6 (enam) hari dalam kurun . . .
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan memudahkan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan . . .
Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. . . .
