PURWOREJO – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah (FPD) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada hari ini, Rabu (11/02/2026). Bertempat di Aula DPPPAPMD, forum ini menjadi langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.

Acara ini dihadiri oleh jajaran legislatif, di antaranya Ketua dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Purworejo serta Ketua Komisi IV DPRD Purworejo. Turut hadir Kepala DPPPAPMD beserta jajaran struktural, para Kepala OPD terkait, perwakilan Kodim 0708 Purworejo, Polres Purworejo, serta berbagai mitra kerja pembangunan lainnya.

Fokus pada Penajaman Target dan Sasaran

Penyelenggaraan forum ini bertujuan utama untuk menjaring masukan konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan. Masukan tersebut akan digunakan untuk melakukan penajaman terhadap:

• Target Kinerja Sasaran: Memastikan output yang dihasilkan terukur.

• Program dan Kegiatan: Menyelaraskan prioritas dinas dengan kebutuhan riil masyarakat.

• Lokasi dan Kelompok Sasaran: Menentukan titik intervensi yang tepat agar manfaat pembangunan lebih merata.

Infrastruktur Berbasis Lingkungan sebagai Motor Ekonomi

Tahun ini, Forum Perangkat Daerah mengusung tema yang sangat krusial: “Penguatan Infrastruktur Berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah.” Tema ini dipilih sebagai respons terhadap tantangan global dan lokal, di mana pembangunan tidak hanya dituntut untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan.

"Tema ini sangat relevan terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kita ingin memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun di desa-desa nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan," ujar Kepala DPPPAPMD dalam sambutannya.

Sinergi Lintas Sektoral

Kehadiran Komisi IV DPRD Purworejo menegaskan pentingnya pengawasan dan dukungan legislatif dalam perencanaan anggaran dan kebijakan. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri), dan OPD terkait diharapkan mampu menciptakan perencanaan yang komprehensif.

Melalui diskusi yang partisipatif dalam Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan dokumen perencanaan tahun 2027 benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan, mulai dari pemberdayaan masyarakat desa hingga perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purworejo.