Berita

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 76, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor  084/81/SP-PDTT/Rv/HPS/2023  tanggal 02 Mei 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu HPS Paket Pekerjaan Konstruksi Lansekep Mini Zoo pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Reviu dilaksanakan tanggal 02 s.d 05 Mei 2023 dan dititikberatkan pada tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yaitu tahap Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tujuan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah untuk:

a.   Menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya;

b.  Mencegah terjYoginya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasas pada tahap persiapan pengadaan barang/jasa seperti penggelembungan (mark up) HPS;

c.  Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan penyusunan HPS dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.