Purworejo– Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan kegiatan pemeriksaan kas fisik atau cash opname pada empat Organisasi Perangkat Daerah . . .
PURWOREJO – Inspektorat Daerah menghadiri FGD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo pada hari ini, Rabu . . .
UKPBJ Kabupaten Purworejo Laksanakan Audit Kepatuhan Jadwal Tender dan Tindak Lanjut Perbaikan ProsedurPurworejo, 9 Februari 2026 – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo melalui Unit . . .
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) IV melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2025 pada Puskesmas Kutoarjo, Kabupaten . . .
Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) IV melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2025 pada Puskesmas Grabag, Kabupaten . . .
Program Strategis (PROSN) Ketahanan Pangan Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang didasarkan pada . . .
KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta kepada instansi berwenang mengenai mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. KPK . . .
KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta kepada instansi berwenang mengenai mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. KPK . . .
Pada hari Rabu, 24 Desember 2025 bertempat di Ruang Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah dilakukan penyerahan Naskah Hasil Telaah Sejawat Atas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana . . .
KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta kepada instansi berwenang mengenai mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. KPK menetapkan . . .
.jpg)
