Mulai tanggal 14 Februari 2022 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan Reviu LPPD Tahun 2021 yang rencananya akan dilaksankaan selama 7 hari kedepan. Kegiatan Reviu LPPD dilaksankaan Oleh Tim Inspektorat yang . . .
Rabu, 9 Februari 2022 Inspektorat melaksanakan kegiatan mendampingi BPK RI dalam Uji Petik Pemeriksaan Atas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021. Hari ini merupakan hari ke 4 Inspektorat mendampingi . . .
Tanggal 3 Februari 2022 Inspektorat Kabupaten Purworejo mengikuti Kegiatan Quality Assurance Hasil Telaah Sejawat Antar APIP yangt diselenggarakan di Hotel Sahid Kota Salatiga. Kegiatan ini diselenggarakan oleh AAIPI . . .
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan . . .
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan yang di biayai DAK Fisik, peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi atas penggunaaan transfer ke daerah, Laporan Realisasi Penyerapan Dana . . .
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan clean . . .
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan clean . . .
Bimbingan Teknis Reviu LPPD bagi APIP Daerah secara Virtual di Inspektorat Kabupaten PurworejoDalam rangka optimalisasi pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Aparat Pengawas Internal . . .
Reviu Laporan Keuangan BLUD Tahun 2021 pada Puskesmas Banyuurip dan Puskesmas Seborokrapyak Kab. PurworejoBerdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan . . .
Reviu Laporan Keuangan BLUD Tahun 2021 pada Puskesmas Bener dan Puskesmas Gebang Kab. PurworejoBerdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah . . .
.jpg)
