Berita

[Purworejo], [23/06/2025] – Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Audit Kinerja Tematik Tahun 2025 pada tanggal 19 Juni 2025 bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam pelaksanaan audit kinerja tematik terkait stunting, kesehatan, pendidikan.

Rakor dipimpin oleh Muhibbatul Karimah, SP.,MM selaku Irban I Itda Kabupaten Purworejo dam dihadiri oleh Irban dan Dalnis mulai Irban I sampai Irban IV .

Dalam  pengantarnya  Irban I menyampaikan bahwa audit kinerja tematik menjadi instrumen penting dalam menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program-program prioritas daerah.

“Audit tematik tahun ini kami fokuskan pada sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Muhibbatul Karimah.

Audit kinerja tematik dilakukan secara lintas perangkat daerah dan akan menitikberatkan pada proses dan hasil pelaksanaan program, bukan hanya pada kepatuhan administratif. Dalam rakor ini, juga dibahas metodologi audit, penetapan objek audit, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pelaporan dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Yogyakarta. Direncanakan bimtek akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 juli 2025 dengan peserta diikuti fungsional PPUPD dan Auditor.

Adapun teknis bimtek sesuai dg jadwal acara pelaksanaan bintek dihari pertama disampaikan gambaran umum tentang audit kinerja tematik dilanjutkan dengan pembuatan kertas kerja audit sedangka hari kedua praktek langsung dengan dibagi menjadi 4 kelompok dengan  masing-masing irban sesuai penugasannya. Sebelum pelaksanaan masing-masing irban dapat  menyiapkan data-data yang bdapat digunakan untuk praktek dengan meminta ke perangkat daerah sesuai dengan program tematiknya.

Melalui rakor ini, diharapkan pelaksanaan audit kinerja tematik di Kabupaten Purworejo dapat berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.(imj)