Berita

KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta kepada instansi berwenang mengenai mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. KPK menetapkan pelaporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Controlling Surveilance for Prevention (MCSP).

 Hasil Identifikasi titik rawan korupsi pada bantuan sosial adalah spesifikasi tidak jelas dan matang sehingga memunculkan potensi mark up, dan masih dilakukan praktik penyuapan atas penyaluran bantuan keuangan hibah.

Dalam rangka hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Inspektorat Daerah kabupaten Purworejo melaksanakan Audit Bantuan Sosial Uang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Audit dilaksanakan waktu tanggal 06 s/d 15 Januari 2026.