Berita

Beranda / Berita

Alami Perubahan Nomenklatur, Bupati Purworejo Kukuhkan 9 Pegawai Inspektorat

  • 2025-02-15

  • 0 comments

Image

PURWOREJO, 13 Februari 2025 – Bupati Purworejo, Ibu Hj. Yuli Hastuti, mengukuhkan 9 pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Pengukuhan yang dilaksanakan di Ruang Arahiwang Komplek Setda Kabupaten Purworejo ini merupakan tindak lanjut dari perubahan nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Perubahan nomenklatur ini mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi di beberapa perangkat daerah, termasuk Inspektorat.

Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dikukuhkan, meskipun seremoni ini sesungguhnya hanya untuk memenuhi syarat administratif terkait dengan perubahan nomenklatur.

Menurut Bupati, pengukuhan kali ini dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum, terhadap 26 pejabat manajerial pada perangkat daerah yang terdampak perubahan nomenklatur atau struktur organisasi tata kerja, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024.

”Pengukuhan dilakukan terhadap pejabat yang selama ini bertugas sebagai Plt, antara lain pejabat manajerial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo,” terangnya.

Dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat, dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Ditambahkan Bupati, pelaksanaan pengukuhan ini telah melalui proses yang panjang, baik proses penerbitan rekomendasi Kepala BKN, maupun proses penerbitan persetujuan Mendagri. Sehingga semua proses yang dilalui, sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku. *OMD


0 Comments

Post Comment