Hasil Rakorwasdanas 2017 Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah

Inspektur Kabupaten Purworejo Drs. Achmad Kurniawan Kadir, MPA, beserta Sekretaris, Kasubag Perencanaan, dua orang Auditor Muda, satu orang Prakom, dan dua orang pelaksana menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017 yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11).

Rakor dihadiri 1.300 peserta terdiri gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia serta inspektorat daerah, dibuka langsung Wakil presiden RI Jusuf Kalla, ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres didampingi Kapolri dan Jaksa Agung.

Dalam kegiatan bertema “Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah” tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kesimpulan rakorwasdanas 2017 yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri:
1. Penekanan Bapak Wakil Presiden bahwa banyaknya lembaga pengawasan tidak semakin menjamin tata kelola pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kita untuk tidak melanggar hukum.

2. Koordinasi APIP dan APH harus dapat dijadikan instrumen agar pembangunan daerah berjalan efektif dan tidak ada kegamangan dalam menjalankan pemerintahan.

3. Saat ini pemerintah sedang melakukan penguatan APIP khususnya terhadap 3 (tiga) hal yaitu:
a) Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi pada APIP
b) Aspek anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan
c) Aspekk sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis.

4. Pasa aspek kelembagaan, pemerintah sedang menyusun rancangan PP perubahan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang akan mereposisi kedudukan Inspektorat Daerah setara dengan Sekretaris Daerah (peningkatan eselonering) sehingga dapat menjadi independen.

5. Tekait anggaran pengawasan, permasalahan mendasar karena kepala daerah belum seluruhnya menganggap inspektorat daerah itu penting, sehingga alokasi anggarannya kecil-kecil. Padahal inspektorat daerah memiliki 31 kegiatan pengawasan yang harus dilakukan, mulai dari reviu dokumen perencanaan, laporan keuangan, melakukan audit belanja. Belum ada proporsi besaran dana transfer tersebut untuk anggaran pengawasan. Oleh karena itu, perlunya alokasi anggaran penagwasan untuk setiap dana apbn yang ditransfer ke daerah.

6. Dari segi sumebr daya manusia, secara nasional masih dibutuhkan sedikitnya 30.000 orang APIP untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara bertahap kebutuhan ini akan dipenuhi oleh pemerintah.

7. Koordinasi APIP dan APH penting dilakukan agar tidak terjadi lagi kegamanangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak karena taku tersangkut pidana atau dicari-cari kesalahannya untuk dipidana.

8. Esensi koordinasi APIP dan APH agar pengaduan masyarakat dapat dibedakan mana pelanggaran administratif mana pidana. Karena tidak semua pelanggaran penyeleanggaraan pemerintahan daerah harus diselesaikan secara pidana. Harapannya penangangan pidana merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir.

9. Denagn adanya nota kesepahaman APIP dan APH maka penanganan pengaduan dan/atau pelaporan masyarakat dikoordinasikan terlebih dahulu untuk menilai apakah pengaduan masyarakat tersebut berindikasi pidana atau administratif. Apabila administratif penyelesaiannya diserahkan kepada Kepala Daerah, namun apabila pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum.

10. Tindak lanjut dari MoU tersebut, kepala daerah, kepolisian daerah setempat dan kejaksaan setempat melakukan perjanjian kerja sama.