Berita

Purworejo – Upaya memastikan penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Pada Kamis, 12 Maret 2026, Tim Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 melaksanakan kunjungan monitoring di Kecamatan Pituruh.

Kedatangan tim monitoring disambut langsung oleh Sekretaris Kecamatan Pituruh, Sri Andriyani, S.KM, bersama Binar Pramudha, staf Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pituruh. Kegiatan berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh semangat untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, tim monitoring melakukan penelaahan terhadap 11 rekomendasi tindak lanjut yang tercantum dalam LHE SAKIP Tahun 2025. Setiap rekomendasi dibahas secara rinci guna memastikan progres penyelesaiannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Binar Pramudha menyampaikan bahwa Kecamatan Pituruh berkomitmen kuat untuk menuntaskan seluruh tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025. Berbagai upaya telah dilakukan oleh jajaran kecamatan, mulai dari pembenahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja hingga peningkatan koordinasi internal.

“Kami terus berupaya maksimal agar seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti dengan baik. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di Kecamatan Pituruh,” ungkap Binar.

Melalui kegiatan monitoring ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo berharap proses penyelesaian tindak lanjut LHE SAKIP dapat berjalan lebih terarah dan tepat waktu. Selain sebagai bentuk pengawasan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan bagi perangkat daerah dalam memperkuat implementasi SAKIP yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan sinergi yang baik antara Inspektorat Daerah dan perangkat daerah, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo terus meningkat serta mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kinerja.