• lnspektorat Kabupaten Purworejo

    lnspektorat Kabupaten Purworejo

  • lnspektorat Kabupaten Purworejo

    lnspektorat Kabupaten Purworejo

Layanan Inspektorat Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Pasal 48 PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui (a).audit; (b).reviu; (c).evaluasi; (d). pemantauan; dan (e). kegiatan pengawasan lainnya. Yang dimaksud kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.


Layanan Konsultasi
Layanan Konsultasi

Inspektorat membuka layanan konsultasi kepada Perangkat Daerah dan Pemeritah Desa. Permohonan konsultasi dapat disampaikan melalui fax (0275)321603 / email/ atau melalui form konsultasi yang telah disediakan.

SPIP
SPIP

Dalam rangka mendukung capaian level 3 Maturitas SPIP sesuai target RPJMD Kabupaten Purworejo, Inspektorat membuka layanan konsultasi dan pendampingan SPIP.

Layanan Pengaduan
Layanan Pengaduan

Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan, yang terdiri atas:

a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
b. pembinaan sumber daya manusia;
c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. pengendalian fisik atas aset;
e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f. pemisahan fungsi;
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Kegiatan Pengendalian, dapat diunduh di sini

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:
a. identifikasi risiko; dan
b. analisis risiko.

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
a. tujuan Instansi Pemerintah, yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai,
realistis, dan terikat waktu
b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Penilaian Risiko, dapat diunduh di sini

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam
lingkungan kerjanya, melalui:
a. penegakan integritas dan nilai etika;
b. komitmen terhadap kompetensi;
c. kepemimpinan yang kondusif;
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian, dapat diunduh di sini

Pedoman Pemetaan SPIP

Pedoman Pemetaan (Diagnostic Assessment) terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah dapat di unduh disini

Pedoman Penyelenggaraan SPIP

Materi dapat diunduh di sini:

1. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP
2. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah
4. Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelanggaraan SPIP

PP SPIP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dapat di unduh di sini.

 

Bimtek Kemitraan LKPP – Inspektorat

Bimtek Kemitraan LKPP – Inspektorat

Bertempat di Inspektorat KUlon Progo, Ibu Widyowati Dyah A, SH, MM dan Bapak Adhimas Galih mengikuti Bimtek Kemitraan LKPP – Inspektorat pada tanggal 8-9 Maret 2017.

Materi Bimtek meliputi:
Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SiKAP dan Lelang Cepat, Daftar Hitam (black list), E – Purchasing dan Katalog
Strategi Pemaketan melalui Konsolidasi Pengadaan, Diskusi
Kontrak dan Permasalahannya, Diskusi

Materi Bimtek dapat diunduh di sini.

 

Diklat Penilaian Angka Kredit Auditor

Bapak Drs. Muhadi (Auditor Madya) dan Bapak Winarso (Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan) mengikuti Diklat Penilaian Angka Kredit Auditor.  Diklat dilaksanakan di Balai Diklat BPKP Bali.

Materi diklat dapat diunduh di sini.

Diklat Probity Audit PBJ

Bapak Heru Sasongko, SH (Inspektur Pembantu II), Ibu Wisyowaty Dyah A, SH, MM (Inspektur Pembantu IV), dan Bapak Natal Eko Purwanto, S.IP (Auditor Madya) mengikuti Diklat Probity Audit PBJ di Pusdiklatwas BPKP Ciawi.

Materi yang disampaikan pada Diklat Probity Audit PBJ dapat diunduh di sini.

Diklat Audit Kinerja

Bertempat di Pusdiklatwas BPKP – Ciawi, pada tanggal 16-22 April 2017, Hajaris Setyowati (Auditor Muda) dan Agung Fajar I (Auditor Pertama) mengikuti Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah.

Materi yang disampaikan pada Diklat Audit Kinerja tersebut adalah:
Gambaran Umum – 5jp
Perencanaan Audit Kinerja – 5jp
Survei pendahuluan – 5jp
Pengujian Sistem Pengendalian Intern – 5jp
Pengujian Atas Sistem Pengukuran Kinerja – 5jp
Pengujian Atas Data Kinerja – 5jp
Audit Rinci dan Pengembangan Temuan – 10jp
Penyusunan Laporan Hasil Audit Kinerja – 10 jp

Read More