Mengapa Purworejo belum WTP?

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan BPK, yakni: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP/disclaimer). Opini yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2006 – 2011 adalah WDP, kecuali untuk tahun anggaran 2007 dimana BPK tidak memberikan pendapat (disclaimer).
Hal apa saja yang menyebabkan LKPD Kabupaten Purworejo belum mampu meraih opini WTP?

Tahun Anggaran 2006: WDP
Wajar Dengan Pengecualian, demikian opini yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 nomor 189/R/XIV.4/07/2007, tanggal 13 Juli 2007.

Berikut hal-hal yang menyebabkan BPK memberikan opini WDP:

1. Belanja Pegawai, tidak termasuk belanja upah pungut PBB sebesar Rp820.000.000,00 dan biaya operasional PPJU sebesar Rp805.159.834,00, sehingga realisasi Belanja Pegawai disajikan lebih rendah dari yang seharusnya sebesar Rp1.625.159.834,00.
2. Belanja barang, diantaranya sebesar Rp2.297.202.978,00 dianggarkan pada Bantuan Sosial (Insidentil) dan sebesar Rp425.200.000,00 merupakan dana bergulir, sehingga Belanja Barang disajikan lebih rendah sebesar Rp1.872.002.978,00 dan tidak mencerminkan realisasi yang seharusnya,.
3. Belanja Hibah, belum termasuk belanja yang dihibahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.949.986.000,00, sehingga belanja hibah disajikan lebih rendah sebesar Rp1.949.986.000,00.
4. Bantuan sosial diantaranya sebesar Rp2.297.202.978,00 seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan belum termasuk didalamnya bantuan yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp348.286.000,00, sehingga bantuan sosial disajikan lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp1.948.916.978,00.
5. Belanja modal, diantaranya sebesar Rp996.800.000,00 merupakan dana bergulir dan sebesar  Rp2.298.272.000,00 merupakan bantuan kepada masyarakat, sehingga belanja modal disajikan lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp3.295.072.000,00.
6. Pembiayaan pengeluaran belum termasuk dana bergulir yang dianggarkan pada belanja barang dan belanja modal, sehingga pembiayaan pengeluaran disajikan lebih rendah dari yang seharusnya sebesar Rp2.069.075.000,00.
7. Asset Tetap senilai Rp689.159.775.033,26 tidak dapat diyakini kewajarannya.
8. Hutang jangka pendek belum termasuk tunggakan PJU, sehingga hutang jangka pendek disajikan lebih rendah sebesar Rp2.551.827.270,00.

Tahun Anggaran 2007: Disclaimer
Alih-alih meningkatkan status dari WDP menjadi WTP,  Pemerintah Kabupaten Purworejo malah gagal mempertahankan opini WDP.  LKPD Tahun 2007 ini diganjar disclaimer.  Dalam LHP BPK Nomor : 77 A /LHP/XVIII.YOG/07/2008 tanggal 31 Juli 2008, BPK tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007.

Dalam penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007, BPK RI menemukan kelemahan- kelemahan signifikan dalam implementasi SPI yang
merupakan kondisi yang dapat dilaporkan.
Kelemahan – kelemahan tersebut dapat berakibat negatif terhadap kemampuan pemerintah dalam mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2007.

Kelemahan pengendalian intern yang ditemukan meliputi :
Sistem Pengendalian Intern penatausahaan pelaksanaan APBD TA. 2007 tidak memadai
kelemahan sistem pengendalian intern tersebut, antara lain :
1. Kelemahan dalam Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disyaratkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem tersebut meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur
akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas.
Prosedur dalam sistem akuntansi pemerintahan dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan baik secara manual atau menggunakan aplikasi
komputer. Proses sebagaimana tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Purworejo belum menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan tidak adanya sistem tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007 tidak disusun berdasarkan prosedur akuntansi yang memadai dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 dan tahun-tahun sebelumnya disajikan tidak berdasarkan SPJ, namun berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.
Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, realisasi belanja daerah seharusnya dicatat sebesar nilai belanja yang telah dipertanggungjawabkan. Prosedur akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tidak dapat menghasilkan laporan realisasi belanja sesuai dengan pertanggungjawabannya. Pencatatan realisasi belanja berdasarkan nilai SP2D yang telah dicairkan baik SP2D UP/GU/TU maupun LS. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja tidak dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama akan tetapi dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Pencatatan demikian mengakibatkan realisasi belanja dan pendapatan lain-lain disajikan lebih tinggi dari yang seharusnya.
b. Neraca Kabupaten Purworejo Tahun 2007 disusun dengan cara menggabungkan Neraca SKPD per 31 Desember 2007. Namun demikian, Neraca SKPD disusun tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan karena tidak melalui proses akuntansi yang seharusnya, sehingga tidak dapat menghasilkan laporan keuangan SKPD yang valid atau dapat diandalkan. Proses penyusunan neraca tersebut sangat beresiko dapat menghasilkan saldo akun Neraca yang tidak tepat dan tidak dapat ditelusuri, karena proses mutasi debet kredit atas akun tidak diikuti. Selain hal tersebut, neraca Kabupaten Purworejo yang disusun dari penggabungan neraca SKPD belum dapat menyajikan Aset Tetap secara lengkap yang didukung dengan rinciannya. Saldo mutasi penambahan aset tetap Tahun 2007 nilainya tidak sama dengan realisasi Belanja Modal tanpa dapat ditelusuri nilai perbedaannya.

2. Kelemahan dalam pengelolaan/pengendalian kas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban dana bulan Desember disampaikan paling lambat tangal 31 Desember. Menyikapi hal ini seharusnya SKPKD selaku BUD tidak menerbitkan SP2D mendekati akhir tahun anggaran karena akan mengganggu tertibnya laporan pertanggungjawaban.

Dalam Tahun 2007 SKPKD Kabupaten Purworejo menerbitkan SP2D yang terakhir pada tanggal 28 Desember 2007. Atas SP2D yang terbit pada tanggal 28 Desember 2007 Bank Jateng selaku bank penyimpan kas daerah tidak dapat mencairkannya karena sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Kepala BPKD Kabupaten
Purworejo Nomor 2029/PS/15.02/020/2007 tertanggal 17 Desember 2007 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Operasional Bank Jateng Dalam Rangka Tutup Buku
Tahun 2007, Bank Jateng menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 s.d 1 Januari 2008 tidak dapat melakukan transaksi tunai, mendebit rekening kas daerah dan mengkredit rekening SKPD.
Atas kondisi tersebut, Bendahara Pengeluaran pada 21 SKPD memindahbukukan saldo rekeningnya ke rekening pribadi. Pemindahbukuan ke rekening pribadi tersebut dimaksudkan, selain agar semua rekening bendahara SKPD pada tanggal 31 Desember 2007 mempunyai saldo nol, juga agar bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Lemahnya pengendalian atas penyimpanan kas Bendaharawan Pengeluaran di rekening pribadi dapat memicu terjadinya penyimpangan. Bendahara Pengeluaran dapat menggunakan uang tersebut, tanpa perlu memperhatikan pertanggungjawaban karena uang yang masih berada di rekening pribadi Bendahara Pengeluaran tersebut telah dicatat sebagai belanja. Selain hal-hal yang telah disebutkan, keterlambatan pengajuan
SP2D pada pelaksanaan anggaran tahun 2007 di Kabupaten Purworejo disebabkan lambatnya proses pengesahan DPA baik murni maupun perubahan karena belum adanya pemahaman yang sama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan SKPD atas peraturan yang terkait dengan perencanaan APBD Tahun 2007. Selain itu, PPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPD belum sepenuhnya memahami ketentuan mekanisme SP2D UP/GU/TU/LS sehingga pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah selesai tidak dapat segera dilaksanakan.

3. Kelemahan pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah
Pelaksanaan APBD 2007 diatur dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Purworejo. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan Perda tersebut, yaitu antara lain :
a. Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak disetorkan ke Kas Daerah dan pengeluaran Belanjanya tidak melalui mekanisme APBD;
b. Pengeluaran Belanja Tidak Terduga belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. Bantuan kepada masyarakat dianganggarkan dan direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan diatas terutama dalam penyajian realisasi belanja pada LRA TA. 2007 dan penyajian nilai aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2007, pada hakekatnya pengendalian intern atas pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Purworejo tidak memadai. Pengendalian yang tidak memadai tersebut pada akhirnya akan sangat beresiko bahwa Pemda salah dalam menyajikan realisasi pendapatan dan belanja daerah serta menyajikan posisi kekayaan daerah per 31 Desember
2007. Pengendalian intern yang tidak memadai tersebut juga mengakibatkan sulitnya menerapkan prosedur pemeriksaan untuk dapat meyakini angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA. 2007.

Sedangkan hasil pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan ketidakpatuhan berikut ini :
1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2007 tidak disusun berdasarkan system dan prosedur akuntansi yang memadai. Belanja seluruhnya dicatat berdasarkan SP2D yang seharusnya berdasarkan SPJ. Pengembalian belanja pada tahun berjalan dicatat oleh bidang akuntansi sebagai pendapatan lain-lain bukan sebagai pengurang belanja. Penggabungan realisasi belanja atas seluruh LRA SKPD berbeda dengan realisasi belanja yang disajikan dalam LRA Kab. Purworejo. Realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta pendapatan lain-lain dalam LRA tidak menyajikan angka yang wajar.
2. Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp831.638.052.112,59 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan rincian aset tetap yang memadai. Selain itu terdapat perbedaan mutasi penambahan Aset Tetap antara Neraca dengan Laporan Realisasi Belanja Modal tanpa didukung dengan penjelasan yang lengkap.
3. Saldo Kas dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp88.526.280.203,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum termasuk jumlah sebesar Rp4.237.668.766,00 yang dipindahbukukan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPD ke rekening pribadi pada akhir Tahun Anggaran. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang bagi Bendahara Pengeluaran mengelola dana di luar mekanisme APBD dan Laporan Pertanggungjawaban terlambat disampaikan ke BPKD sebagai SKPKD.
4. Penganggaran dan Realisasi Belanja SKPD sebesar Rp7.353.650.300,00 pada Belanja Bantuan Tidak Tepat. Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Bantuan disajikan lebih tinggi sebesar Rp7.353.650.300,00 dan realisasi Belanja Modal disajikan lebih rendah sebesar Rp1.029.000.000, serta realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih rendah sebesar Rp6.324.650.300,00.
5. Bantuan Imbal Swadana Sekolah Tahun 2007 tidak dicairkan ke rekening pihak penerima bantuan merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.059.500.000,00 dan realisasi bantuan tersebut di Tahun 2008 berpotensi merugikan daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Aset Tetap yang dihasilkan dari bantuan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset daerah.
6. Penganggaran dan Realisasi Bantuan Insidentil dan Belanja Transportasi Akomodasi sebesar Rp2.656.727.050,00 tidak sesuai ketentuan yaitu digunakan untuk kegiatan yang belum tersedia anggarannya, digunakan untuk pemberian bantuan yang tidak dianggarkan, digunakan untuk fasilitasi pencairan dana perimbangan pusat, insentif dan perjalanan dinas. Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Insidentil dan Belanja Transportasi dan Akomodasi tidak menggambarkan rincian obyek belanja yang sebenarnya.
7. Penganggaran dan Realisasi Bantuan Pendidikan sebesar Rp3.184.760.000,00 pada Belanja Pegawai Dinas Pendidikan tidak tepat karena belanja tersebut merupakan bantuan kepada Guru Wiyata Bhakti sebesar Rp9.000.000,00, bantuan beasiswa sebesar Rp102.500.000,00, bantuan beasiswa keluarga tidak mampu sebesar Rp138.360.000,00, bantuan yayasan pendidikan dan anak luar biasa sebesar Rp15.000.000,00 dan bantuan kesejahteraan guru wiyata bakti sebesar Rp2.928.900.000,00 Hal tersebut mengakibatkan Belanja Pegawai disajikan lebih tinggi sebesar Rp3.184.760.000,00 dan Belanja Bantuan Pendidikan disajikan lebih rendah sebesar Rp3.184.760.000,00.

Berdasarkan kelemahan atas pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut maka secara keseluruhan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tidak dapat menggambarkan realisasi pendapatan dan belanja yang sesungguhnya, demikian juga atas penyajian posisi
keuangan pada 31 Desember 2007.
Karena pembatasan lingkup pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh
keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk memungkinkan BPK RI menyatakan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Tahun Anggaran 2008: WDP
Sebagai tindak lanjut opini disclaimer pada tahun anggaran 2007, pada tahun anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan perbaikan dengan menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, LRA TA 2008 disajikan berdasarkan SPJ, neraca SKPD disusun melalui proses akuntansi, mengeluarkan surat edaran mengenai batas akhir pengajuan SPM dan penerbitan SP2D pada akhir tahun agar dana dapat dicairkan dan dibayarkan sebelum tutuo tahun 2008, sejak Agustus 2008 penerimaan dan pengeluaran upah pungut PBB melalui mekanisme APBD, dan pengeluaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Perbaikan tersebut diapresisai oleh BPK, terbukti dengan meningkatnya opini dibanding tahun sebelumnya.
Menurut pendapat BPK RI sebagaimana termaktub pada LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk Tahun Anggaran 2008 Nomor 29A/R/LHP/XVIII/SMG/05/2009 tanggal 12 Mei 2009, Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2008, realisasi anggaran, dan arus kas utnuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali atas permasalahan:
1. Saldo Gedung dan Bangunan di Neraca per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp252.413.665.079,30. Nilai tersebut, termasuk aset gedung dan bangunan sekolah swasta yang pembangunannya berasal dari dana APBD Kabupaten Purworejo serta gedung dan bangunan pada RSUD, puskesmas, dan sekolah negeri yang telah dibongkar.
2. Realisasi Belanja di Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebesar Rp691.991.234.560,00.  Penyajian nilai belanja tersebut belum sesuai kondisi sebesarnya, dimana realisasi belanja barang sebesar Rp80.961.976.917,00 diantaranya sebesar Rp609.453.600,00 merupakan bantuan tunai kepada sekolah swasta, realisasi Belanja Hibah sebesar Rp24.848.004.582,00 diantaranya merupakan hibah kepada Dinas Pendidikan (sekolah negeri) sebesar Rp3.125.787.473,00 dan Kelurahan sebesar Rp35.947.500 serta realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp32.746.519.000,00 diantaranya sebesar Rp431.250.000,00 merupakan bantuan untuk operasional Kelurahan.

Tahun Anggaran 2009: WDP
Meski belum berhasil meraih WTP, namun masih mampu mempertahankan opini WDP sebagaimana yang dituangkan dalam LHP BPK RI Nomor 118A/R/LHP/XVIII.SMG/05/2010 tanggal 05 Mei 2010.

Yang menyebabkan Kabupaten Purworejo belum mampu meraih WTP, sehingga harus cukup puas dengan opini WDP sebagai berikut:
1. Penyajian nilai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2009 senilai Rp1.156.516.401.930,93 belum dapat diyakini kewajarannya.
Nilai aset tetap tersebut disajikan berdasarkan saldo awal Neraca 2008 ditambah dengan mutasi tambah dan mutasi kurang selama Tahun Anggaran 2009. Atas penyajian mutasi aset tetap Tahun Anggaran 2009 senilai Rp105.434.894.492,95 BPK RI belum dapat meyakini nilai kewajarannya, yang disebabkan tidak adanya data dan penjelasan yang memadai atas realisasi belanja  administrasi proyek. Standar yang ada mengharuskan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi salah satu karakteristik dapat diverifikasi (verifiability), yang berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
2. Penganggaran dan realisasi pembayaran tunggakan PJU PLN sebesar Rp857.789.440,00 melalui Pengeluaran Pembiayaan (pembayaran pokok Utang) tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam LRA diketahui pembayaran hutang tunggakan PJU PLN tersebut dianggarkan dan direalisasikan pada rekening pengeluaran pembiayaan – pembayaran utang pokok. Sesuai dengan definisi dari rekening pengeluaran pembiayaan, pembayaran atas kekurangan tunggakan PJU PLN tersebut bukan merupakan pengeluaran yang terjadi karena pemerintah daerah memperoleh penerimaan pembiayaan dari PLN atau pinjaman dari PLN, sehingga tidak tepat apabila diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembiayaan, yang mengakibatkan rekening Pengeluaran Pembiayaan lebih dicatat sebesar Rp857.789.440,00 dan rekening belanja barang dan jasa kurang dicatat sebesar Rp857.789.444,00.

Tahun Anggaran 2010: WDP
Lagi-lagi opini yang diberikan BPK adalah WDP, sebagaimana yang dituangkan dalam LHP Nomor 40A/LHP/XVIII.SMG/05/2011 tanggal 18 Mei 2011.

Penyebab gagalnya meraih WTP sebagai berikut:
1. Saldo Persediaan di Neraca per 31 Desember 2010 senilai Rp12,772 milyar. Diantara saldo tersebut senilai Rp10,653 milyar merupakan persediaan obat dan bahan perbekalan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Saras Husada yang penyajiannya belum menggunakan harga perolehan sesuai kebijakan akuntansi sehingga tidak memungkinkan bagi BPK RI menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan secara memadai untuk meyakini kewajaran nilai Persediaan tersebut;
2. Saldo Investasi Non Permanen di Neraca per 31 Desember 2010 senilai Rp14,088 milyar. Atas nilai yang disajikan tersebut diantaranya sebesar Rp663 juta tidak didukung data yang memadai sehingga tidak memungkinkan bagi BPK RI menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan secara memadai untuk meyakini kewajaran nilai Investasi Non Permanen tersebut;
3. Saldo Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2010 senilai Rp1.343,263 milyar. Atas penyajian tersebut berdasarkan pemeriksaan lapangan secara uji petik atas keberadaan aset diketahui aset tetap senilai Rp8,813 milyar tidak dapat dijelaskan keberadaannya. Selain itu nilai aset tetap tersebut belum menyajikan aset tetap bantuan dari Pemerintah Pusat untuk sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan minimal senilai Rp6,032 milyar. Kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi BPK RI menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan secara memadai untuk meyakini kewajaran nilai Aset Tetap tersebut.

Tahun Anggaran 2011: WDP
Berusaha untuk meningkatkan opini menjadi WTP, namun tetap saja opini yang diberikan oleh BPK adalah WDP, sebagaimana yang dituangkan dalam LHP BPK nomor Nomor 29A/LHP/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 22 Mei 2012.

Apa lagi yang menyebabkan gagalnya Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memperoleh WTP?
1. Saldo Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen di Neraca per 31 Desember 2011 sebesar Rp13 milyar. Nilai yang disajikan dalam neraca tersebut belum berdasarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan penyajian Investasi Non Permanen berupa dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan tidak menggambarkan nilai yang wajar sesuai kondisi yang sebenarnya;
2. Saldo Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.422,92 milyar. Aset tetap yang disajikan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari seluruh SKPD. Pemerintah Kabupaten Purworejo belum melaksanakan pengendalian dan pencatatan atas aset tetap dengan memadai, antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat aset tanah yang belum jelas kepemilikannya, pencatatan aset peralatan dan mesin pada kartu inventaris barang belum memadai, dan terdapat aset tanah jalan pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum disajikan dalam neraca karena belum dinilai. Kondisi  tersebut mengakibatkan nilai aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.

Tahun Anggaran 2012 : WTP ???
Dengan mengetahui dan memahami hal-hal yang menyebabkan belum diperolehnya opini WTP di atas, diharapkan kita mampu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 lebih berkualitas, yang akhirnya memperoleh opini WTP.  Paling tidak, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak terjadi temuan ulang tahun atau pengulangan pengecualian yang menyebabkan tetap pada opini WDP, bahkan terjatuh pada disclaimer seperti tahun anggaran 2007.  Hanya keledai yang jatuh pada lobang yang sama. Dan kita bukan keledai, bukankah begitu?

Semoga bermanfaat (Sutikno)
Referensi :
LHP BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 – 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>