“Aset Tetap” yang tidak memenuhi definisi Aset Tetap

Inspektorat Kabupaten Purworejo memiliki aset tetap dalam kondisi rusak berat sejumlah 33 buah senilai Rp11.473.000,00. Secara substansi, aset tetap tersebut sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah.  Atas aset tetap tersebut sudah diusulkan penghapusan pada tanggal 11 Oktober 2010, 4 Juli 2011, dan terakhir pada tanggal 16 Agustus 2011.  Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, belum terdapat Surat Keputusan Penghapusan atas aset tetap tersebut.  Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Continue reading

Tanah yang belum disertifikatkan atas nama pemerintah

Masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah.
Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

Bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan?
Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, Buletin Teknis 09 Akuntansi Aset Tetap memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
Continue reading