Archives for Inspektorat

Rakorwas Tindak Lanjut LHP BPK RI

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Purworejo pada hari Rabu,24 Januari 2018 menyelenggarakan Rakorwas Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini untuk menindaklanjuti hasil pembahasan TLHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah semester II tahun 2017 pada tanggal 18 – 19 Desember 2018 di Semarang. Acara dihadiri OPD terkait yang diundang sebanyak 12 OPD. Acara dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Purworejo, Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, MPA.

Pada kesempatan tersebut disampaikan hasil pembahasan TLHP BPK dan kekurangan tindak lanjut yang harus dicukupi oleh masing – masing OPD. Dalam Rapat Koordinasi juga diminta kepada OPD terkait untuk membuat komitmen penyelesaian tindak lanjut. Diharapkan OPD terkait dapat menindaklanjuti sesuai komitmen yang telah disepakati sehingga tindak lanjut yang masuk bisa maksimal dan dapat menyelesaikan tunggakan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

(intan wulandari / bakohumas)

Rakorwas Reguler Januari 2018

Dalam rangka memenuhi tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Purworejo dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Reguler. Rakorwas Reguler ini merupakan agenda rutin dan akan dilaksanakan tiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodasi tindak lanjut obyek terperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Pada Rakorwas bulan Januari untuk Obrik yang diundang sebanyak 15 (lima belas) yang terdiri dari 10 Desa dan 5 Kecamatan. Dari seluruh Obrik yang diundang terdapat 5 Desa yang telah menyelesaikan tindak lanjut dan telah menandatangani Berita Acara Selesai.
Diharapkan dalam pelaksanaan Rakorwas Reguler ini tindak lanjut yang masuk dapat maksimal dan tuntas karena tindaklanjut menjadi prioritas dalam kegiatan ini.

(intan wulandari / bakohumas)

Sosialisasi Satgas Saber Pungli

Purworejo, 31 Oktober 2017 – Bertempat di Gedung Wanita Kabupaten Purworejo, dilaksanakan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Purworejo Tahun 2017. Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh AKP Joko Nurwanto, S.H., dalam sambutannya menekankan kepada seluruh anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan hadirin peserta sosialisasi agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, adapun wewenang dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar dan seterusnya sampai dengan Operasi Tangkap Tangan, serta harapan peran aktif sosialisi saber pungli kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Penegak Hukum serta masyarakat.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan menyamakan persepsi tentang pungutan liar, apa kategori yang bisa digolongkan sebagai pungutan liar agar diketahui oleh seluruh peserta sosialisasi.

Peserta Sosialisai terdiri dari 400 peserta yang melibatkan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah/Kades, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga seluruh Kabupaten Purworejo, Kepala Sekolah SMPN, Kepala Sekolah SD dan Dinas Kesehatan.
Hadir juga sebagai Narasumber Satu Saptohadi, S.Pd, M.H., dan Widya Pusparini S.H., M.H.
Diharapkan kedepannya terwujud pelayanan publik yang bersih, serta membangun kepastian dan kepercayaan publik terhadap aparat Pemerintah.

(intan wulandari / bakohumas)

Sosialisasi LHKPN Online

Purworejo, 21 Desember 2017 – Bertempat di Hotel Plaza Kabupaten Purworejo, bersama dengan KPK RI berlangsung Sosialisasi Pengisian LHKPN Online di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo Untuk Wajib Lapor Tahun 2018 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Peserta adalah seluruh Calon Wajib Lapor LHKPN Tahun 2018 sebanyak 76 orang (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo) terdiri dari Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Auditor / Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas BUMB. Hadir sebagai Narasumber dari KPK RI ( Ibu Wuri Nurhayati dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN , Deputi Pencegahan KPK ).

Kegiatan ini bertujuan agar mempercepat e registrasi / aktifasi bagi Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 yang saat ini sudah berbasis aplikasi.

Diharapkan paling lambat tanggal 31 Maret 2017 seluruh wajib lapor tahun 2018 telah mengirim laporam LHKPN secara online, namun ditekankan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bahwa sebaiknya bulan Januari 2018 tingkat kepatuhan pelaporan sudah 100%.

(intan/bakohumas)

Sosialisasi Gratifikasi

Purworejo, Tanggal 13 dan 14 Nopember 2017 bertempat di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Purworejo diselenggarakan Sosialisasi Gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2017 dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan sosialisasi dalam dilaksanakan 2 (dua) sesi tiap harinya.

Hadir sebagai Narasumber dari KPK RI (Bapak Sugiarto dari Direktorat Gratifikasi, Deputi Pencegahan KPK) dan Tim Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Purworejo.

Acara Sosialisasi Gratifikasi bagi ASN di Lingkungan Kabupaten Purworejo diikuti oleh 365 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon III dan IV Non Kecamatan, Kepala Puskesmas se Kabupaten, Kepala UPT Dindikpora se Kabupaten, Perwakilan Kepala SMP Negeri wilayah kota, Perwakilan Kepala SD Negeri wilayah kota.

Tujuan diselenggarakan acara sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang pengendalian gratifikasi yang diharapkan berujung pada kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi.

Selanjutnya Narasumber menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan Fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterimakan di dalam Negeri maupun di luar Negeri baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Maka dari itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pengendalian gratifikasi sebagai pencegahan kearah korupsi.

Dalam upaya Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Peraturan Bupati Purworejo Nomor51 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Regulasi tersebut di tindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/607/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dengan harapan dapat mengatasi permasalahan korupsi yang menjadi penghalang terbesar terwujudnya tujuan nasional bangsa kita.

(intan/bakohumas)

Survey Kepuasan Mitra 2017

Dalam rangka mendapatkan masukan untuk evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo selama Tahun 2017, kami akan melakukan identifikasi kebutuhan mitra kerja dan survey tentang kepuasan mitra kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Responden Survey adalah Perangkat Daerah se-Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo.

Survey dapat di akses di laman https://s.id/ikm17

atau dapat langsung di isi di laman ini.

 

 

Hasil Rakorwasdanas 2017 Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah

Inspektur Kabupaten Purworejo Drs. Achmad Kurniawan Kadir, MPA, beserta Sekretaris, Kasubag Perencanaan, dua orang Auditor Muda, satu orang Prakom, dan dua orang pelaksana menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017 yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11).

Rakor dihadiri 1.300 peserta terdiri gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia serta inspektorat daerah, dibuka langsung Wakil presiden RI Jusuf Kalla, ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres didampingi Kapolri dan Jaksa Agung.

Dalam kegiatan bertema “Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah” tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kesimpulan rakorwasdanas 2017 yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri:
1. Penekanan Bapak Wakil Presiden bahwa banyaknya lembaga pengawasan tidak semakin menjamin tata kelola pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kita untuk tidak melanggar hukum.

Read More

Menuju Maturitas SPIP Level 3

Berdasarkan Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPKP, Secara umum Penyelenggaraan SPIP pada tingkat “rintisan” dengan skor sebesar 1,36.

Dengan tingkat maturitas “rintisan” (skor 1,36), maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo:
Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi Pemda;
Belum sepenuhnya mengomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemda;
Belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemda dan mendokumentasikannya secara konsisten;
Belum melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemda secara berkala dan terdokumentasi;
Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan pokok yang didukung oleh sistem pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Bertempat di aula Inspektorat Kabupaten Purworejo, pada tanggal 15 Juni 2017 dilaksanakan Kegiatan ASISTENSI PENINGKATAN MATURITAS SPIP KABUPATEN PURWOREJO yang diikuti oleh beberapa satgas SPIP Perangkat Daerah.

Diharapkan, dengan mengikuti kegiatan ini, satgas SPIP Perangkat Daerah segera dapat berbenah diri, untuk persiapan menuju level 3 sebagaimana target RPJMD Kabupaten Purworejo.

Materi kegiatan dapat diunduh di sini.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern, yang dilaksanakan
melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Pemantauan, dapat diunduh di sini

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam
bentuk dan waktu yang tepat secara efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Informasi dan Komunikasi, dapat diunduh di sini