“Aset Tetap” yang tidak memenuhi definisi Aset Tetap

Inspektorat Kabupaten Purworejo memiliki aset tetap dalam kondisi rusak berat sejumlah 33 buah senilai Rp11.473.000,00. Secara substansi, aset tetap tersebut sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah.  Atas aset tetap tersebut sudah diusulkan penghapusan pada tanggal 11 Oktober 2010, 4 Juli 2011, dan terakhir pada tanggal 16 Agustus 2011.  Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, belum terdapat Surat Keputusan Penghapusan atas aset tetap tersebut.  Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset tetap sebagai berikut: aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunaan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah disebut dengan penghapusan.

PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa:
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. (paragraf 76)
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (paragraf 77).

Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.

Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.
Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.
Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.
Aset tetap dalam proses pemindahtanganan dan telah diterbitkan surat persetujuan dari pengelola barang maka aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain tidak aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai aset tetap.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa:
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Pada saat dokumen sumber untuk mengeliminasi aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.

Reklasifikasi Aset Tetap
Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan.
Paragraf 78 PSAP 07 mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reklasifikasi didefinisikan sebagai pemecahan suatu transaksi dan dimasukkannya ke dalam berbagai klasifikasi sekunder, biasanya disertai dengan pemindahannya ke berbagai akun sekunder.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Kebijakan Akuntansi Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34.A tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo, Kebijakan Akuntansi No 09 Akuntansi Aset, pada paragraf 105 menyatakan bahwa Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada paragraf 166, disebutkan bahwa, “Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.  Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.”

Implementasi Kebijakan Reklasifikasi di Purworejo
Permasalahn yang diketengahkan pada awal tulisan ini, menjadi jelas jawabnya, bahwa atas aset tetap tersebut harus direklasifikasi ke pos aset lainnya.
Namun demikian, aset tersebut dicatat dalam neraca tahun anggaran 2011 pada pos aset tetap, bukan pos aset lainnya.
Hal yang menarik, ketika kita mengamati Laporan Keuangan dan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Purworejo TA 2011 (audited), pada neraca dan CaLK, aset lainnya senilai Rp21.761.146.246,96 terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset tidak berwujud.
Tidak terdapat nilai aset lainnya yang dihasilkan dari reklasifikasi.
Padahal, terdapat aset tetap yang secara substansi sudah rusak berat, hilang/tidak diketemukan yang belum ada Surat Keputusan Penghapusan, yang seharusnya direklasifikasi ke pos aset lainnya.  Sebagai contoh apa yang terjadi di Inspektorat, dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga di entitas akuntansi yang lain.

Kebutuhan akan Sistem dan Prosedur Reklasifikasi
Untuk mengimplementasikan kebijakan reklasifikasi, perlu diatur sistem dan prosedur reklasifikasi, yang memuat antara lain namun tidak terbatas pada:

  1. Mengapa, yaitu sebab-sebab dilakukan reklasifikasi
  2. Kapan, kapan dapat dilakukan reklasifikasi
  3. Siapa, siapa yang berwenang untuk menetapkan bahwa aset tetap tersebut sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
  4. Bagaimana, apakah harus ada pengecekan dan pernyataan dari tim/instansi yang kompeten terhadap aset tetap yang akan direklasifikasi.
  5. Dimana; dimana penyimpanan aset tetap yang direklasfikiasi, apakah di pengguna barang atau pengelola barang.
  6. Bagaimana caranya agar aset yang seharusnya masuk dalam pos aset lainnya tetap masuk di buku inventaris dan KIB, namun secara otomatis tereliminir dari nilai LBMD yang menjadi dukungan neraca, sehingga nilai aset tetap pada LBMD sinkron dengan nilai aset tetap pada neraca pemda setelah dilakukan reklasifikasi atas seluruh aset dengan kondisi rusak berat serta aset yang tidak ditemukan/hilang, serta nilai pos aset lainnya pada neraca sinkron dengan LBMD dengan kondisi rusak berat serta aset yang tidak ditemukan/hilang yang belum ada Surat Keputusan Penghapusan?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 pasal 29 menyebutkan bahwa Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55.1 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur hal tersebut pada pasal 29.

Nilai aset tetap pada Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) terdiri dari nilai tanah (KIB A), peralatan dan mesin (KIB B), gedung dan bangunan (KIB C), jalan irigasi jaringan (KIB D), aset tetap lainnya (KIB E), dan konstuksi dalam pengerjaan (KIB F).  Nilai tersebut termasuk juga aset tetap dengan kondisi rusak berat serta aset yang tidak ditemukan/ hilang yang belum ada Surat Keputusan Penghapusan, yang secara substansi sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah/dihentikan dari penggunaan aktif.

Dengan demikian, nilai aset tetap pada LBMD tidak sinkron dengan nilai aset tetap yang seharusnya tercatat di neraca, karena nilai tersebut termasuk nilai aset dengan kondisi rusak berat dan tidak ditemukan/ hilang yang sesuai SAP harus disajikan di pos aset lainnya.

LBMD seharusnya merupakan dukungan untuk menyusun neraca sebagaimana ketentuan Pasal 29 Permendagri Nomor 17 tahun 2007.  Namun karena nilai aset pada LBMD termasuk juga aset dengan kondisi rusak berat dan tidak ditemukan/hilang, maka LBMD belum sepenuhnya dapat menjadi laporan yang mendukung penyusunan neraca pemerintah daerah.

Di dalam LBMD tidak terdapat pos aset lainnya sebagaimana di dalam neraca.  LBMD hanya memuat pos aset tetap. Apabila dilakukan pengurangan dengan mekanisme penghapusan LBMD, maka aset dengan kondisi rusak berat serta aset yang hilang/ tidak ditemukan yang belum ada Surat Keputusan Penghapusan, sudah dikelarkan dari buku inventarisnya, padahal kenyataanya belum ada Surat Keputusan Penghapusan.  Hal tersebut jelas tidak dapat mengakomodir reklasifikasi tersebut.

7.  Dokumen sumber, bagian akuntansi ketika melakukan reklasifikasi aset tetap harus berdasarkan dokumen sumber, namun demikian juga dilihat prinsip substance over the form di dalam akuntansi, yaitu substansi mengungguli bentuk formal.

Manfaat reklasifikasi aset
Kebijakan reklasifikasi aset akan sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk mengetahui aset-aset mana saja yang rusak berat dan menentukan prioritas pengadaan.
Menghindari suatu nilai aset menjadi tidak wajar (lebih tinggi)
Mendorong pengguna barang dan pengurus barang untuk selalu mengupdate data inventaris.

Semoga bermanfaat. (Sutikno)

Referensi:
PP Nomor 70 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Buletin Teknis SAP No.09 Akuntansi Aset Tetap
Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perda Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Purworejo TA 2011 (audited)
Peraturan Bupati Nomor 34.A tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55.1 tahun 2009 tentnag Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Barang Milik Daerah yang Diusulkan Penghapusannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>