• lnspektorat Kabupaten Purworejo

    lnspektorat Kabupaten Purworejo

  • lnspektorat Kabupaten Purworejo

    lnspektorat Kabupaten Purworejo

Layanan Inspektorat Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Pasal 48 PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui (a).audit; (b).reviu; (c).evaluasi; (d). pemantauan; dan (e). kegiatan pengawasan lainnya. Yang dimaksud kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.


Layanan Konsultasi
Layanan Konsultasi

Inspektorat membuka layanan konsultasi kepada Perangkat Daerah dan Pemeritah Desa. Permohonan konsultasi dapat disampaikan melalui fax (0275)321603 / email/ atau melalui form konsultasi yang telah disediakan.

SPIP
SPIP

Dalam rangka mendukung capaian level 3 Maturitas SPIP sesuai target RPJMD Kabupaten Purworejo, Inspektorat membuka layanan konsultasi dan pendampingan SPIP.

Layanan Pengaduan
Layanan Pengaduan

Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP.

Survey Kepuasan Mitra 2017

Dalam rangka mendapatkan masukan untuk evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo selama Tahun 2017, kami akan melakukan identifikasi kebutuhan mitra kerja dan survey tentang kepuasan mitra kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Responden Survey adalah Perangkat Daerah se-Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo.

Survey dapat di akses di laman https://s.id/ikm17

atau dapat langsung di isi di laman ini.

 

 

Hasil Rakorwasdanas 2017 Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah

Inspektur Kabupaten Purworejo Drs. Achmad Kurniawan Kadir, MPA, beserta Sekretaris, Kasubag Perencanaan, dua orang Auditor Muda, satu orang Prakom, dan dua orang pelaksana menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017 yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11).

Rakor dihadiri 1.300 peserta terdiri gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia serta inspektorat daerah, dibuka langsung Wakil presiden RI Jusuf Kalla, ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres didampingi Kapolri dan Jaksa Agung.

Dalam kegiatan bertema “Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah” tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kesimpulan rakorwasdanas 2017 yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri:
1. Penekanan Bapak Wakil Presiden bahwa banyaknya lembaga pengawasan tidak semakin menjamin tata kelola pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kita untuk tidak melanggar hukum.

Read More

Menuju Maturitas SPIP Level 3

Berdasarkan Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPKP, Secara umum Penyelenggaraan SPIP pada tingkat “rintisan” dengan skor sebesar 1,36.

Dengan tingkat maturitas “rintisan” (skor 1,36), maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo:
Telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi Pemda;
Belum sepenuhnya mengomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemda;
Belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemda dan mendokumentasikannya secara konsisten;
Belum melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemda secara berkala dan terdokumentasi;
Belum melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam pelaksanaan semua kegiatan pokok yang didukung oleh sistem pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Bertempat di aula Inspektorat Kabupaten Purworejo, pada tanggal 15 Juni 2017 dilaksanakan Kegiatan ASISTENSI PENINGKATAN MATURITAS SPIP KABUPATEN PURWOREJO yang diikuti oleh beberapa satgas SPIP Perangkat Daerah.

Diharapkan, dengan mengikuti kegiatan ini, satgas SPIP Perangkat Daerah segera dapat berbenah diri, untuk persiapan menuju level 3 sebagaimana target RPJMD Kabupaten Purworejo.

Materi kegiatan dapat diunduh di sini.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern, yang dilaksanakan
melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Pemantauan, dapat diunduh di sini

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam
bentuk dan waktu yang tepat secara efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Informasi dan Komunikasi, dapat diunduh di sini

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan, yang terdiri atas:

a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
b. pembinaan sumber daya manusia;
c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. pengendalian fisik atas aset;
e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f. pemisahan fungsi;
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Kegiatan Pengendalian, dapat diunduh di sini

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:
a. identifikasi risiko; dan
b. analisis risiko.

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
a. tujuan Instansi Pemerintah, yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai,
realistis, dan terikat waktu
b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Penilaian Risiko, dapat diunduh di sini

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam
lingkungan kerjanya, melalui:
a. penegakan integritas dan nilai etika;
b. komitmen terhadap kompetensi;
c. kepemimpinan yang kondusif;
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian, dapat diunduh di sini

Pedoman Pemetaan SPIP

Pedoman Pemetaan (Diagnostic Assessment) terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah dapat di unduh disini

Pedoman Penyelenggaraan SPIP

Materi dapat diunduh di sini:

1. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP
2. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah
4. Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelanggaraan SPIP