Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014

Rapat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Purworejo merupakan agenda rutin Inspektorat Kabupaten Purworejo.  Tujuan penyelenggaraanya adalah menyampaikan hasil pengawasan dan evaluasi kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan.

Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 dilaksanakan di Gedung Wanita A Yani Purworejo pada hari Rabu, 27 Agustus 2014 dengan format rapat dinas yang dibuka oleh Bupati Purworejo dan dilanjutkan dengan paparan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah diisi dengan paparan yang diberikan oleh :

1) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta Ibu Tytut Ratih Kusumo dengan judul Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka Mempertahankan Opini WTP;

2) Inspektur Propinsi Jawa Tengah Bapak Drs. Kuntho Nugroho HP, MSi dengan judul Reformasi Sistem Pemerintahan Daerah;

3) Inspektur Kabupaten Purworejo dengan menjelaskan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo

Continue reading

“Aset Tetap” yang tidak memenuhi definisi Aset Tetap

Inspektorat Kabupaten Purworejo memiliki aset tetap dalam kondisi rusak berat sejumlah 33 buah senilai Rp11.473.000,00. Secara substansi, aset tetap tersebut sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah.  Atas aset tetap tersebut sudah diusulkan penghapusan pada tanggal 11 Oktober 2010, 4 Juli 2011, dan terakhir pada tanggal 16 Agustus 2011.  Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, belum terdapat Surat Keputusan Penghapusan atas aset tetap tersebut.  Bagaimana perlakuan akuntansinya?
Continue reading

Kebijakan Pengawasan tahun 2013

Untuk mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama LPNK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dan menjamin mutu (quality inssurance) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 25 Oktober 2012 telah menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2013.  Permendagri ini telah diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2012.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh     Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Inspektorat Provinsi; dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

Bagaimana kegiatan pengawasan pada tahun 2013?
Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2012, uraian kegiatan pengawasan sebagai berikut:

Continue reading

WTP bukan berarti bebas korupsi

Ketua BPK Hadi Purnomo menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bersih dari korupsi.  Penegasan ini disampaikan di hadapan peserta workshop dan diklat dalam rangka persiapan pemeriksaan LKPP dan LKKL tahun 2010 di Pusdiklat BPK sebagaimana dilansir Warta BPK Edisi 02 – Vol I Pebruari 2011.  Penjelasan tersebut dilontarkan lantaran banyaknya anggapan masyarakat atas opini WTP yang diartikan tidak ada korupsi atau penyewengan.  Anggapan ini dimaklumi.  Pasalnya, masyarakat kurang memahami tujuan dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan dan makna dari opini yang diberikan.
Hadi Purnomo mengatakan bahwa jika BPK memberikan opini WTP, bukan berarti menjamin institusi yang menjadi auditee (pihak yang diperiksa BPK) tidak terjadi penyimpangan atau korupsi dalam mengelola keuangan negara.  Pasalnya, tanggung jawab pemeriksa hanya terbatas pada opini yang diberikannya.

Tanggung jawab untuk memastikan bila terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara sebuah entitas (auditee), terletak pada manajemennya sendiri.  Biasanya dikenal dengan Management Representation Letter (MRL) yang ditandatangani oleh pimpinan entitas yang mengelola keuangan negara.

Namun demikian, lanjutnya, tujuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan memang bukan untuk mengungkap adanya penyimpangan, ketidakpatuhan, dan dugaan korupsi.  Dia menegaskan pemeriksa BPK yang memberikan opini WTP harus yakin bahwa semua informasi signifikan yang dimuat dalam laporan keuangan telah diuji dari aspek teknis akuntansi, aspek legal, dan aspek substansinya.
Continue reading

Mengapa Purworejo belum WTP?

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan BPK, yakni: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP/disclaimer). Opini yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2006 – 2011 adalah WDP, kecuali untuk tahun anggaran 2007 dimana BPK tidak memberikan pendapat (disclaimer).
Hal apa saja yang menyebabkan LKPD Kabupaten Purworejo belum mampu meraih opini WTP?

Tahun Anggaran 2006: WDP
Wajar Dengan Pengecualian, demikian opini yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 nomor 189/R/XIV.4/07/2007, tanggal 13 Juli 2007.

Berikut hal-hal yang menyebabkan BPK memberikan opini WDP:

Continue reading

Pengaruh SPIP terhadap Opini BPK

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan adalah opini, yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam pemeriksaan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga laporan yang dihasilkan pada pemeriksaan keuangan meliputin tiga macam, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan, LHP atas SPI, dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Continue reading

Tanah yang belum disertifikatkan atas nama pemerintah

Masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah.
Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

Bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan?
Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, Buletin Teknis 09 Akuntansi Aset Tetap memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
Continue reading

Rasionalisasi Berperilaku Tidak Etis

Rasionalisasi Berperilaku Tidak Etis
1.Orang lain melakukan hal (tidak etis) yang sama
2.Perbuatan yg tidak melanggar hukum berarti tidak melanggar etika
3.Tidak signifikannya sanksi yang ditanggungnya apabila  tindakan tidak etisnya diketahui orang lain

1.Orang lain melakukan hal (tidak etis) yang sama
Misalnya,
Orang mungkin berargumen bahwa tindakan memalksukan perhitungan pajak, menyontek dalam ujian, menerima suap dan/atau gratifikasi dari rekanan, menjual barang cacat tanpa memberitahukan kepada pembelinya bukan merupakan perbuatan yang tidak etiks karena yang bersangkutan berpendapat bahwa orang lain pun melakukan tindakan yang sama.

Argumen tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hukum yang sempurna harus sepenuhnya dilandaskan pada etika.

2.Perbuatan yg tidak melanggar hukum berarti tidak melanggar etika
Misalnya,
Seseorang yang menemukan barang hilang tidak wajib mengembalikannya kecuali jika pemiliknya dapat membuktikan bahwa barang yang ditemukannya tersebut benar-benar milik orang yang kehilangan tersebut.

3.Tidak signifikannya sanksi yang ditanggungnya apabila  tindakan tidak etisnya diketahui orang lain
Misalnya,
Figo, diberi amplop berisi uang dari rekanan pengadaan laptop.
Figo menerima pemberian tersebut dengan alasan:
apabila peristiwa tersebut diketahui oleh orang lain, tidak pernah ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku.
Meskipun ada ancaman sanksi atas perbuatannya, Figo yakin tidak akan ada yang melaporkannya.  Kalaupun ada yang melaporkannya, tidak akan diproses lebih lanjut, karena orang-orang dikantor tersebut juga tersandera.  Figo akan membagi ke beberapa orang yang menduduki posisi kunci.  Paling banter, Figo hanya diberi nasihat agar tidak melakukan hal tersebut lagi.

Dikutip dari materi PKS Kode Etik, Penyaji: Sutikno, Moderator: Drs. Muhadi

Mengapa berperilaku tidak etis?

FAKTOR UTAMA YANG MUNGKIN MENYEBABKAN ORANG BERPERILAKU TIDAK ETIK:

1.Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya
2.Orang tersebut sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri

Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya
Misalnya:
Pada saat UAS, Badu-siswa SMP kelas 8, membawa catatan ketika memasuki ruang ujian. Padahal peraturan ujian menyatakan bahwa peserta dilarang membawa catatan.
Ketika ujian berlangsung, Badu menyontek dengan cara membuka catatan yang sudah dipersiapkan dari rumah.
Pada kesempatan berikutnya, pada saat bertemu dengan keluarga  dan teman-temannya, Badu bangga bercerita bahwa dia telah menyontek dan berhasil mengelabui pengawas ujian.

Orang tersebut sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri
Misalnya:

  1. Seperti contoh diatas, namun Badu merahasiakan kejadian tersebut.
  2. Figo, Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan laptop menerima uang (gratifikasi) dari rekanan. Oleh Figo, uang tersebut dibagi secara sembunyi-sembunyi kepada bagian perencanaan, pejabat pengadaan, penerima hasil pekerjaan, dan bendahara. Figo berpesan kepada mereka agar hal tersebut dirahasiakan, karena hal tersebut melanggar pakta integritas yang sudah ditandatangani dan dapat merupakan tindak pidana korupsi.

Dikutip dari materi PKS Kode Etik, Penyaji: Sutikno, Moderator: Drs. Muhadi